Gelombang penolakan politik mengguncang kawasan selatan Yaman setelah sejumlah tokoh dan komponen politik mengumumkan sikap tegas menentang langkah-langkah sepihak Ketua Dewan Transisi Selatan (STC), Aidrous al-Zubaidi. Pernyataan bersama yang dirilis pada malam hari itu menandai salah satu tantangan paling serius terhadap klaim STC sebagai satu-satunya wakil sah aspirasi selatan.
Dalam pernyataan tersebut, para penandatangan menyebut bahwa Al-Zubaidi telah mengambil keputusan unilateral yang menyentuh inti persoalan selatan. Ia dituding menobatkan dirinya sendiri sebagai representasi tunggal dan juru bicara selatan, sambil menyingkirkan berbagai komponen dan figur penting yang selama ini menjadi bagian dari dinamika politik selatan.
Langkah sepihak ini dinilai tidak hanya mencederai pluralitas politik selatan, tetapi juga merusak fondasi perjuangan yang selama bertahun-tahun dibangun atas dasar konsensus dan keterlibatan banyak pihak. Para penolak menilai tindakan tersebut berpotensi mengerdilkan isu selatan menjadi agenda sempit kelompok tertentu.
Pernyataan itu juga menyinggung adanya dugaan agenda eksternal yang melatarbelakangi kebijakan Al-Zubaidi. Keputusan-keputusan yang diambil disebut telah membawa dampak buruk terhadap keadilan perjuangan selatan dan merusak kohesi sosial yang selama ini menjadi kekuatan utama kawasan tersebut.
Para tokoh selatan menilai bahwa tindakan tersebut justru melemahkan posisi politik selatan di tengah konflik Yaman yang belum berakhir. Alih-alih memperkuat posisi tawar, langkah sepihak dinilai membuka ruang fragmentasi internal yang berbahaya.
Dalam konteks ini, penolakan tidak hanya datang dari satu kubu, melainkan dari spektrum luas elit politik, pejabat negara, tokoh masyarakat, hingga organisasi kedaerahan. Hal ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap STC bukanlah isu marginal, melainkan gejala politik yang semakin meluas.
Para penandatangan secara eksplisit menyerukan kepada Ketua Dewan Kepemimpinan Kepresidenan untuk mengambil peran aktif. Mereka meminta digelarnya konferensi selatan yang inklusif, yang mempertemukan seluruh komponen dan tokoh tanpa pengecualian.
Konferensi tersebut diharapkan menjadi forum dialog terbuka untuk merumuskan visi bersama terkait solusi adil bagi persoalan selatan. Seruan ini menekankan pentingnya pendekatan kolektif dibanding dominasi satu aktor politik.
Arab Saudi diminta untuk menjadi tuan rumah sekaligus penjamin proses dialog tersebut. Riyadh dipandang memiliki posisi strategis dan kapasitas politik untuk memastikan proses berjalan seimbang dan tidak dimonopoli oleh satu pihak.
Para tokoh menekankan bahwa setiap pembahasan harus mempertimbangkan dimensi historis, politik, dan sosial dari persoalan selatan. Mereka menolak segala bentuk eksklusi atau marginalisasi terhadap kelompok atau kepemimpinan tertentu.
Pernyataan ini juga mencerminkan keresahan mendalam atas kecenderungan personalisasi kekuasaan di tubuh STC. Bagi para penentang, perjuangan selatan bukan milik individu atau organisasi tunggal, melainkan milik kolektif masyarakat selatan.
Daftar penandatangan yang panjang, mulai dari anggota Dewan Kepemimpinan, perdana menteri, ketua lembaga legislatif, menteri aktif dan mantan menteri, hingga gubernur provinsi, menunjukkan bobot politik pernyataan tersebut. Ini bukan sekadar kritik simbolik, melainkan peringatan serius terhadap arah politik selatan.
Keterlibatan Gubernur Hadramaut dan Gubernur Al-Mahra memberi sinyal bahwa wilayah-wilayah timur selatan tidak sepenuhnya sejalan dengan agenda STC yang berbasis di Aden. Hal ini menegaskan adanya perbedaan kepentingan regional di dalam selatan itu sendiri.
Dukungan dari komponen seperti Konferensi Hadramaut, Aliansi Suku Hadramaut, dan berbagai dewan nasional daerah memperkuat kesan bahwa resistensi terhadap STC memiliki basis sosial yang nyata. Ini bukan sekadar manuver elit, tetapi juga refleksi aspirasi lokal.
Para penolak menegaskan bahwa tujuan utama mereka bukan konfrontasi, melainkan mencegah monopoli representasi politik. Mereka menginginkan selatan dikelola melalui prinsip kemitraan dan musyawarah.
Seruan untuk dialog juga mencerminkan kekhawatiran akan potensi konflik horizontal. Fragmentasi internal dikhawatirkan dapat berujung pada ketegangan sosial dan keamanan di wilayah yang sudah rapuh.
Dalam konteks nasional, perkembangan ini menambah kompleksitas peta politik Yaman. STC selama ini dipandang sebagai mitra utama koalisi di selatan, namun kini legitimasinya mulai dipertanyakan dari dalam.
Bagi Dewan Kepemimpinan Kepresidenan, situasi ini menjadi ujian serius dalam menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan politik. Mengabaikan tuntutan dialog berisiko memperdalam jurang perpecahan.
Sementara itu, bagi Arab Saudi, permintaan untuk menjadi mediator menunjukkan bahwa peran Riyadh masih dianggap krusial dalam menentukan arah politik Yaman. Namun, peran ini juga sarat risiko jika tidak dikelola secara inklusif.
Pernyataan penolakan ini menandai fase baru dalam politik selatan Yaman, di mana klaim representasi tunggal mulai digugat secara terbuka. Dinamika ini membuka peluang dialog, tetapi juga mengandung potensi eskalasi.
Ke depan, nasib isu selatan akan sangat bergantung pada kemampuan para aktor untuk mengelola perbedaan secara damai. Jika dialog inklusif terwujud, selatan mungkin menemukan jalan konsensus baru. Jika tidak, perpecahan internal berpotensi menjadi tantangan terbesar bagi masa depan kawasan tersebut.
Isi pernyataan
Berikut terjemahan lengkap ke bahasa Indonesia dari teks Arab yang Anda kirimkan, disajikan setia pada isi aslinya tanpa penambahan analisis:
---
🚨🚨🚨 Penting / Mendesak
Putra-putra dan komponen provinsi-provinsi selatan pada malam ini mengumumkan penolakan tegas terhadap langkah-langkah sepihak yang dilakukan oleh Ketua Dewan Transisi Selatan, Aidrous Al-Zubaidi, terkait isu selatan.
Komponen-komponen politik dalam pernyataan mereka mengecam tindakan Aidrous Al-Zubaidi, Ketua Dewan Transisi Selatan, yang telah mengambil keputusan sepihak yang menyentuh inti persoalan selatan, serta menobatkan dirinya sebagai wakil dan juru bicara atas nama selatan, dengan menyingkirkan banyak komponen dan tokoh selatan.
Berikut isi pernyataan tersebut:
Kami, putra-putra dan komponen provinsi-provinsi selatan, telah mencermati tindakan saudara Aidrous Al-Zubaidi, Ketua Dewan Transisi Selatan, yang mengambil keputusan sepihak yang menyentuh inti persoalan selatan, serta menobatkan dirinya sebagai wakil dan juru bicara atas nama selatan, dengan mengecualikan banyak komponen dan tokoh selatan.
Ia telah melakukan langkah-langkah sepihak untuk merealisasikan agenda pihak-pihak eksternal, yang telah menimbulkan kerugian besar terhadap perjuangan selatan yang adil, merusak kohesi persatuan selatan, serta mencederai berbagai capaian yang telah diraih oleh selatan dan rakyatnya.
Oleh karena itu, kami menolak secara tegas seluruh tindakan yang dilakukan oleh saudara Aidrous Al-Zubaidi tersebut. Kami meminta Yang Mulia Ketua Dewan Kepemimpinan Kepresidenan untuk menyelenggarakan sebuah konferensi menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen dan tokoh selatan, guna duduk bersama di meja dialog untuk merumuskan gambaran komprehensif mengenai solusi-solusi yang adil bagi persoalan selatan, sesuai dengan aspirasi sah rakyat selatan.
Kami juga meminta Yang Mulia Ketua Dewan Kepemimpinan Kepresidenan untuk menghubungi saudara-saudara di Kerajaan Arab Saudi agar bersedia menjadi tuan rumah dan pelindung konferensi ini di Kota Riyadh, Kerajaan Arab Saudi. Dalam konferensi tersebut harus diperhatikan dimensi historis, politik, dan sosial dari persoalan selatan, tanpa pengucilan atau peminggiran terhadap komponen maupun kepemimpinan selatan mana pun.
Hal ini dimaksudkan untuk mencegah monopoli dan eksploitasi atas perjuangan kami yang adil, menjamin hidup berdampingan secara damai bagi seluruh warga provinsi-provinsi selatan, memenuhi aspirasi mereka, serta mewujudkan keamanan, stabilitas, dan pembangunan.
Pernyataan ini ditandatangani oleh:
1. Dr. Abdullah Al-Alimi – Anggota Dewan Kepemimpinan Kepresidenan
2. Salem Saleh bin Breik – Perdana Menteri
3. Dr. Ahmed Obeid bin Dagher – Ketua Dewan Syura
4. Yassin Omar Makawi – Penasihat Presiden
5. Ahmed Awadh bin Mubarak – Penasihat Presiden
6. Omar Al-Amoudi – Penasihat Presiden
7. Mohammed Saleh bin Adyo – Penasihat Presiden
8. Badr Basalamah – Penasihat Presiden
9. Dr. Yahya Mohammed Al-Shaibi – Kepala Kantor Kepresidenan
10. Mohammed Ali Al-Shaddadi – Wakil Ketua DPR
11. Mohsen Ali Basrah – Wakil Ketua DPR
12. Hakim Akram Al-Amiri – Wakil Ketua Badan Konsultasi
13. Ahmed Saleh Al-Eissi – Wakil Direktur Kantor Kepresidenan
14. Dr. Shaea Mohsen Al-Zandani – Menteri Luar Negeri dan Urusan Diaspora
15. Mayor Jenderal Ibrahim Haidan – Menteri Dalam Negeri
16. Nayef Saleh Al-Bakri – Menteri Pemuda dan Olahraga
17. Tareq Al-Akbari – Menteri Pendidikan
18. Salem Al-Khanbashi – Gubernur Provinsi Hadramaut
19. Mohammed Ali Yasser – Gubernur Provinsi Al-Mahra
20. Abdulsalam Baaboud – Mantan Menteri
21. Abdullah Lamlis – Mantan Menteri
22. Mohammed Abdulmajid Qabati – Mantan Menteri
23. Hussein Basalamah – Mantan Menteri
24. Dr. Nasser Baoum – Mantan Menteri
25. Dr. Ahmed Atiyah – Mantan Menteri
26. Dr. Nihal Al-Awlaqi – Mantan Menteri
27. Hussein Mansour – Mantan Sekretaris Jenderal Kantor Perdana Menteri
28. Abdullah Ali Alawiyah – Mantan Menteri
29. Aws Al-Aoud – Mantan Menteri
30. Abdullah Lamlis – Mantan Menteri
31. Fahd Kafain – Mantan Menteri
32. Alawi Bafaqih – Mantan Menteri
33. Ramzi Mahrous – Mantan Gubernur Socotra
34. Ali Mansour Rashid – Tokoh masyarakat
35. Mirvat Majli – Duta Besar
36. Saleh Al-Amri – Ketua Blok Hadramaut di DPR
37. Insaf Ali Mayo – Anggota DPR
38. Awadh Aref Al-Zouka – Tokoh masyarakat
39. Mohammed Abdullah Mahyubi – Ketua Cabang Partai Kongres di Hadramaut
40. Shafi’ Mohammed Al-Abd – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
Komponen-komponen penandatangan:
1. Konferensi Hadramaut Komprehensif
2. Aliansi Suku Hadramaut
3. Dewan Nasional Hadramaut
4. Dewan Nasional Shabwa
5. Liga Hadrami
6. Dewan Tertinggi Gerakan Revolusioner Selatan
7. Koalisi Nasional Selatan
8. Dewan Persatuan Provinsi Timur
9. Gerakan Selatan Partisipatif
10. Gerakan Kebangkitan untuk Perubahan Damai
11. Perlawanan Selatan – Adnan Al-Sayyed
loading...
0 comments :
Post a Comment