Anggaran tahunan yang dialokasikan oleh Pemerintah Yaman melalui Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) untuk mendukung keamanan Aden di bawah kendali STC ternyata mencapai angka yang fantastis, sekitar Rp8 triliun. Jumlah ini mencerminkan aliran dana bulanan yang sebelumnya dialokasikan untuk pasukan dan struktur operasional milisi STC di selatan, yang selama bertahun-tahun menjadi faktor politik dan ekonomi tersendiri bagi pemerintah pusat.
Perhitungan ini berasal dari alokasi bulanan sekitar 10 miliar riyal Yaman atau sekitar 41,7 juta dolar AS per bulan, jika dikonversi ke rupiah dengan kurs Rp16.000 per dolar, totalnya menembus Rp8 triliun per tahun. Anggaran ini sebelumnya digunakan untuk membiayai logistik, bahan bakar, operasional pasukan, serta kontrol keamanan di kota pelabuhan yang menjadi simbol penting pengaruh STC.
Kini, skema lama tersebut perlahan mengalami perubahan signifikan. Pasukan milisi STC secara bertahap dibubarkan dan direstrukturisasi, sehingga keberadaan mereka tidak lagi dalam bentuk militer bersenjata, melainkan hanya tersisa sebagai organisasi masyarakat (ormas) yang fokus pada kegiatan sipil dan politik non-militer.
Langkah ini menandai pergeseran besar dalam pengelolaan keamanan selatan. Dengan dibubarkannya milisi, semua fungsi pengamanan dan kontrol kota Aden kini diambil alih sepenuhnya oleh PLC, memastikan bahwa kekuasaan keamanan berada di bawah otoritas negara secara langsung.
Langkah ini juga bertujuan mengakhiri praktik aliran dana besar yang selama ini menjadi beban anggaran negara. Dengan pengambilalihan penuh oleh PLC, penggunaan anggaran diharapkan lebih transparan dan dapat dialihkan untuk kepentingan pembangunan dan layanan publik.
Sejumlah pengamat menilai, pengambilalihan keamanan Aden oleh PLC merupakan langkah strategis untuk menegakkan kedaulatan negara dan mengurangi ketergantungan pada kelompok bersenjata non-negara. Hal ini juga dianggap sebagai upaya untuk menyeimbangkan stabilitas politik di selatan dengan kepentingan nasional.
Dalam praktiknya, proses pembubaran milisi STC tidak dilakukan secara mendadak. Beberapa unit pasukan dialihkan menjadi struktur sipil atau polisi lokal, sementara fungsi-fungsi militer dikonsolidasikan di bawah kendali resmi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri Yaman.
PLC menegaskan bahwa perubahan ini dilakukan secara bertahap untuk menghindari kekosongan keamanan dan memastikan transisi berjalan lancar. Aden, sebagai pusat ekonomi dan pelabuhan utama, harus tetap aman dan stabil selama restrukturisasi.
Selain itu, pengambilalihan ini juga mengurangi biaya politik dan keuangan yang selama ini mengalir ke STC. Dengan Rp8 triliun per tahun sebelumnya digunakan untuk pasukan semi-otonom, kini dana tersebut bisa dikelola secara lebih efisien oleh pemerintah pusat.
Bagi warga Aden, langkah ini memberikan kepastian baru. Pengamanan kota kini sepenuhnya berada di tangan lembaga resmi negara, bukan kelompok bersenjata yang loyalitasnya sebelumnya terkadang lebih pada kepentingan politik lokal ketimbang negara.
Reformasi ini juga diharapkan meningkatkan integritas sektor sipil. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pasukan STC dapat dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, yang selama ini sering tertunda akibat tekanan anggaran keamanan.
Para analis menyebut restrukturisasi ini sebagai ujian kedaulatan dan kemampuan fiskal Yaman. Bagaimana PLC mampu mengelola anggaran Rp8 triliun per tahun untuk keamanan, sekaligus memastikan distribusi yang adil untuk kepentingan sipil, akan menjadi tolok ukur keberhasilan langkah ini.
Secara simbolis, pembubaran milisi STC menandai berakhirnya era “negara dalam negara” di selatan. Aden kini menjadi contoh bagaimana pemerintah pusat dapat menegakkan otoritas tanpa mengandalkan kekuatan bersenjata non-negara.
Namun, sejumlah tantangan tetap ada. Pengalihan pasukan milisi ke status ormas memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah kembalinya praktik militerisasi yang bisa mengganggu stabilitas kota.
PLC menekankan bahwa langkah ini bukan untuk menghukum pihak manapun, tetapi untuk membangun keamanan yang profesional dan berkelanjutan di wilayah selatan. Semua aktivitas ormas STC akan tetap dipantau agar sesuai dengan hukum nasional.
Seiring waktu, diharapkan keamanan Aden yang dikelola sepenuhnya oleh PLC akan mampu mengurangi gesekan politik, serta mencegah potensi konflik yang sebelumnya dipicu oleh persaingan kekuasaan lokal.
Pengamat internasional menilai langkah ini juga memperkuat posisi Yaman di mata donor dan negara sahabat. Dengan keamanan Aden berada di bawah kontrol resmi, bantuan asing bisa lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan sosial, bukan sekadar membiayai milisi.
Bagi masyarakat, perubahan ini membawa harapan baru. Stabilitas yang lebih terjamin memungkinkan pemulihan ekonomi, perbaikan layanan publik, dan investasi yang lebih aman di pelabuhan dan kawasan perdagangan Aden.
Secara keseluruhan, pembubaran milisi STC dan pengambilalihan keamanan oleh PLC merupakan langkah berani dalam restrukturisasi negara pasca-konflik. Langkah ini mencerminkan usaha Yaman untuk menegakkan kedaulatan, efisiensi anggaran, dan keadilan bagi warga selatan.
Dengan pengelolaan anggaran Rp8 triliun per tahun kini berada di tangan pemerintah pusat, masa depan Aden diharapkan menjadi lebih stabil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi model bagi provinsi lain yang masih menghadapi ketergantungan pada kelompok bersenjata lokal.
loading...
0 comments :
Post a Comment